Ketua Komisi IX DPR RI FER , Ingatkan Pemda APBD Harus Pro Rakyat Kecil

oleh -231 Dilihat
oleh

PODIUMUTAMA-MANADO, Felly Estelita Runtuwene (FER) Ketua Komisi IX DPR RI tak lelah menyuarakan aspirasi rakyat kecil baik di Senayan maupun di daerah yang menjadi dapilnya .

Legislator Senayan Dapil Sulawesi Utara ini, kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) tentang pengelolaan APBD agar benar-benar pro rakyat kecil.

Dikatakan FER, setiap penggunaan anggaran yang bersumber baik dari APBN dan APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, apalagi
keterbatasan anggaran akibat refocusing. Untuk itu komitmen bersama pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota bahkan sampai tingkatan desa skala prioritas yang harus dilakukan dalam pemanfaatan anggaran terutama dalam menghadapi Pandemi covid 19.

” Jangan kita balik-balik anggaran sudah kurang, sudah pas-pasan kemudian kita buat sesuatu yang kurang penting apalagi di situasi pandemi covid 19 ini.” tandas angota DPR RI Dapil Sulawesi Utara di sela-sela kegiatan reses sekaligus sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Jumat (30/4/21) di Kelurahan Pakowa Manado.

Dia pun optimis pemerintah daerah khususnya Provinsi Sulawesi Utara dapat memetakan mana yang menjadi skala prioritas dalam pemanfaatan anggaran guna pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

” Kita tau bersama kita harus sehat kemudian bagaimana memulihkan perekonomian di masyarakat. Kan kita tahu apa saja yang ada disini kalau dia petani atau nelayan apa kebutuhannya, kalau petani apakah ada bantuan dari pemerintah misalnya bibit maupun pupuk dan lain sebagainya ini dulu kita penuhi. Jangan kita bikin kegiatan atau buat pembangunan yang belum terlalu penting saat ini karena anggaran terbatas, kita butuh duduk bersama biar semua terintegrasi di tingkatannya masing – masing, jangan ada ego sektoral di tempat kita khususnya di Sulawesi Utara.Kalau juknisnya A misalnya jangan kita bikin C atau D dan lain sebagainya, ”

” Kita juga tau kondisi ekonomi masyarakat menghadapi situasi pandemi karena ada pembatasan, pemerintah daerah juga harus peka karena pemerintah pusat sudah melakukan upaya tersebut, ” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.