Minut, Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) dibawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minut, Joune Ganda-Kevin Lotulung untuk mencegah penyalahgunaan APBD, pun buntut dari Opini Tidak Wajar oleh BPK RI,
diantaranya menggandeng pihak kejaksaan, dan BPKP untuk mendampingi
Pemkab dalam penggunaan uang rakyat.
Siang tadi, Senin (10/5) Bupati Joune dan Wakil Bupati Kevin mendatangi kantor BPKP Sulawesi Utara, silahturahmi dengan Kepala BPKP Setya Nugraha bersama jajaran,
Diungkapkan Bupati berlatar belakang pengusaha sukses ini, pendampingan BPKP sangat penting bagi Pemkab untuk melakukan perencana program kegiatan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ,
“Pemkab Minut Meminta Asistensi dari BPKP dalam proses penyusunan perencanaan, di setiap perencanaan. mereka akan datang untuk mendampingi untuk proses penyusunan perencanaan” ungkap Ganda saat diwawancarai wartawan media ini,
Ganda pun mengingatkan jajaran kepala OPD , untuk merencanakan penggunaan anggaran yang matang serta program-program yang tepat sasaran dan manfaat bagi masyarakat Minut,
“Karena saat ini kalau perencanaan salah susun bisa masuk penjara jadi ini sebagai upaya pencegahan” tukasnya.
