PODIUMUTAMA-MINUT, Masuk usulan anggaran APBN 2023, Pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin seriusi kembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) , Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Terkini, Bupati dan Wakil Bupati Minut, Joune Ganda-Kevin Lotulung mengikuti rapat Koordinasi Penelaahan Usulan Anggaran Tambahan lima DPSP yang dilaksanakan di Sudamala Resort Labuan Bajo, Kamis-Sabtu (18-20/08/2022).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaksanakan agenda sinkronisasi usulan anggaran tambahan pengembangan lima DPSP di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Bupati mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi melalui Kemenko Marves yang memberi perhatian Kabupaten Minahasa Utara terutama Likupang sebagai DPSP.
“Ada beberapa hal yang disampaikan yaitu pembangunan infrastruktur yang masih sedang digalakan oleh Kementerian termasuk Kementerian PUPR yang juga terus mendorong pengembangan Likupang sebagai DPSP dan saat ini sudah ada beberapa jalan yang sudah mulai dibangun, untuk itu kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden, Menko Marves, serta tentunya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta seluruh masyarakat Minahasa Utara khususnya Likupang ” katanya.
Bupati Joune Ganda berharap bisa dibangun publik area karena banyak sekali iven-iven yang ingin dibuat namun belum di ada area untuk penyelenggaraan acara-acara tersebut.
Dirinya juga meminta adanya alokasi anggaran yang lebih besar. “Mudah-mudahan dengan bantuan dari Kemenko Marves, Likupang bisa mampu mengejar empat DPSP lainnya yang sudah lebih dulu. Bahkan effort dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bisa diakomodir oleh Kementerian Lembaga terutama Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Untuk menajamkan alokasi anggaran APBN TA 2023, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu menyelenggarakan rapat sinkronisasi anggaran terkait pariwisata bersama dengan 21 K/L beserta Kemenkeu dan Bappenas.
