PODIUMUTAMA-MANADO, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut telah melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual (verfak) partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh saat diwawancara mengatakan, pengawasan Bawaslu Sulut dilakukan di tingkat provinsi dan untuk jajaran di 15 kabupaten/kota.
“Yang dilakukan KPU yakni verfak terhadap kepengurusan domisili kantor dan 30 persen keterwakilan perempuan. Sejauh ini Bawaslu belum menemukan adanya tindakan dari KPU yang tak prosedural. Mekanisme dan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan PKPU sudah prosedural,” ujar Ardiles di ruang kerjanya, Selasa (18/10).
Ke depan bagi yang belum memenuhi syarat masih ada tahapan perbaikan. Namun, kata mantan Ketua KPU Sulut itu, sejauh ini masih berjalan lancar.
Secara bersamaan juga sementara dilakukan verfak keanggotaan di tingkat kabupaten/kota. Selain pengawas pemilu, dirinya mengajak masyarakat untuk proaktif lakukan pengawasan.
“Termasuk apabila ada potensi masyarakat yang kemudian dicatut namanya atau sesungguhnya bukan anggota parpol namun dimasukkan namanya dalam daftar keanggotaan parpol. Ini tentu hak setiap warga negara untuk menyatakan apakah dia berpartai atau tidak. Karena itu ketika ada verfak untuk memastikan hal tersebut,” terangnya.
Secara umum, lanjutnya, hasil pengawasan Bawaslu di tingkat provinsi, semuanya berjalan secara prosedur. Dan belum ada temuan Bawaslu terkait dengan verfak.
“Ini memastikan apakah misalnya pengurus parpol yang didaftarkan parpol orangnya benar atau ada. Kemudian kepengurusan itu memperhatikan perempuan 30 persen. Apakah domisili kantor sesuai. Nah, hasil pengawasan di beberapa partai, sudah sesuai. Tapi memang ada yang perlu lakukan perbaikan. Namun secara prosedur pengawasan kami terhadap potensi pelanggaran administrasi, belum ditemukan,” tutupnya.
