PODIUMUTANA-MANADO, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait penggunaan dana hibah untuk Sinode GMIM menuai beragam respons dari kalangan masyarakat dan jemaat.
Tindakan ini memicu keprihatinan, khususnya bagi ratusan ribu jemaat GMIM yang selama ini merasakan manfaat besar dari dana tersebut melalui pembangunan berbagai sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pelayanan sosial.
Salah seorang warga dan Pelayan Khusus GMIM, Pnt Franky Mocodompis, menyampaikan pandangannya melalui akun Facebook-nya, menekankan bagaimana dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulut telah menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat luas.
Menurut Franky yang juga Ketua PKB GMIM Musafit Kleak, ratusan ribu jemaat telah merasakan langsung manfaat dana tersebut dalam wujud pembangunan fasilitas kesehatan seperti RS Pancaran Kasih di Manado, Bethesda di Tomohon, Kalooran di Amurang, Kaleudan di Bitung, Kaupusan di Langowan, RS Tonsea, hingga RS Siloam Sonder. Selain itu, dana hibah ini juga berkontribusi pada pembangunan ratusan sekolah GMIM dan perguruan tinggi UKIT.
“Dana hibah Pemprov Sulut ini telah menjadi berkat bagi jemaat GMIM dan masyarakat. Fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, hingga perguruan tinggi tidak hanya menjadi simbol pelayanan gereja, tetapi juga bentuk nyata kerja sama antara GMIM dan pemerintah daerah,” tulis Franky dalam akun Facebook-nya.
Franky yang juga mantan Sekretaris Komisi Pemuda Sinode GMIM, mengakui bahwa langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan ini telah mengundang reaksi beragam dari jemaat GMIM. Baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan. Menurutnya, pelayanan yang selama ini diupayakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM dan didukung oleh perangkat pelayanan seperti Yayasan GMIM AZR Wenas serta Yayasan Medika telah dirasakan dampaknya dalam memperdekat pelayanan gereja kepada jemaat.
“Walaupun pemeriksaan baru pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan, hal ini memicu banyak reaksi dari warga jemaat GMIM. Namun, kita bisa melihat bahwa upaya pelayanan GMIM lewat BPMS, Yayasan GMIM AZR Wenas, dan Yayasan Medika sudah membawa pelayanan gereja semakin dekat dan nyata bagi jemaat,” lanjut Franky dalam tulisannya.
Franky juga mengingatkan bahwa mendukung penegakan hukum, termasuk dalam penanganan kasus korupsi, adalah kewajiban semua pihak, termasuk gereja. Namun, ia berharap penanganan perkara ini dapat dilakukan secara profesional, tanpa menimbulkan keresahan yang tidak perlu di tengah jemaat dan masyarakat.
“Tentu saja, kita semua mendukung penegakan hukum, terutama jika terkait dengan pemberantasan korupsi. Namun, kita harapkan semua pihak bisa melaksanakan penanganan secara profesional. Biarkan proses berjalan dengan baik,” ungkap Franky.
Ia mengajak seluruh jemaat GMIM untuk menyerahkan proses ini kepada aparat penegak hukum sambil mendoakan agar setiap pihak yang terlibat dalam pemeriksaan dapat menjalani seluruh tahapan ini dengan baik dan menemukan solusi yang tepat. Franky percaya bahwa dukungan doa dan keyakinan akan membantu menemukan jalan terbaik bagi pelayanan GMIM.
“Sebagai warga GMIM, mari kita serahkan seluruh proses ini kepada aparat penegak hukum dan doakan agar semua pihak terkait bisa melalui proses ini dengan baik. Semoga hasilnya bisa mendukung kemajuan pelayanan GMIM yang telah menjadi berkat bagi banyak orang,” tutup Franky.
Masyarakat dan jemaat GMIM tentu berharap agar proses hukum yang tengah berlangsung ini tidak mengganggu eksistensi pelayanan gereja, yang telah lama menjadi mitra aktif Pemprov Sulut dalam menghadirkan kesejahteraan melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial.
Kehadiran sarana-sarana pelayanan ini bukan hanya menjadi penopang kehidupan sehari-hari bagi jemaat, tetapi juga membuktikan kuatnya komitmen GMIM dalam membangun komunitas yang sejahtera dan berdaya.
Kehadiran pemeriksaan ini menambah dinamika dalam hubungan pemerintah dan organisasi keagamaan, yang hingga kini dikenal solid dalam menjunjung transparansi serta kerja sama demi kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, terkait dana hibah pemerintah provinsi, informasi yang diperoleh wartawan, tidak hanya diberikan kepada GMIM sebagai organisasi keagamaan terbesar di Sulut.
Tetapi diberikan juga kepada organisasi organisasi keagamaan lainnya yang ada di Sulut. Seperti Advent, GPdI, KGPM, Katolik, dan Muslim.
Sebelumnya Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Utara (Sulut) menggali informasi terkait penyaluran dana hibah dari Pemerintah Provinsi kepada Sinode GMIM.
Dua pejabat yang diperiksa penyidik yaitu SK dan FK. Salah satu pejabat merupakan, Pejabat Sementara Wali Kota, Kamis (24/10/2024).
Mereka diperiksa terkait alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM selama periode 2021 hingga 2023.(*/OSM)
