PODIUMUTAMA-MINUT, Dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024, di ruang paripurna DPRD Sulut, Senin (24/03/2025)
Anggota DPRD Sulut, Hillary Tuwo memberikan interupsi dihadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
Menurut Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, Perda Nomor 8 Tahun 2021 adalah produk dari DPRD Sulut, untuk Kesejahteraan Disabilitas.
Namun, sampai saat ini pihaknya belum menyaksikan, Perda ini dilakukan sepenuhnya untuk keberpihakan pada Kaum Disabilitas.
“Teknisnya apakah harus ada Pergub atau bagaimana? Sehingga saya berharap, Pak Gubernur dapat mengakomodir teman-teman disabilitas, ” ungkapnya.
Lanjut Hillary, Pasal 59 Perda Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan, untuk mempekerjakan 2 persen Kaum Disabilitas di BUMD ataupun Pemerintah Daerah Sulut, dan 1 persen untuk pihak swasta.
“Kami berharap hal ini dapat diperhatikan, untuk memaksimalkaan keterlibatan mereka, meskipun mereka hanya sedikit, sekitar 5.000-an orang, ” tegasnya.
Gubernur Yulius Selvanus merespon positif seruan Tuwo. Iapun mrngucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Sulut, Hillary Tuwo yang sudah mengingatkan pada pemerintah.
Saat itu juga, Gubernur langsung bertanya kepada Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey, apakah masih ada anggaran untuk hal ini?
Clay yang saat itu berdiri menyatakan dengan tegas, masih tersedia anggaran untuk merealisasikan hal ini bagi Kaum Disabilitas.
Hillary Tuwo sangat mengapresiasi kinerja Pemprov Sulut dalam hal ini Gubernur Yulius Selvanus, yang langsung menjawab aspirasi masyarakat khusunya Kaum Disabilitas.
“Terima kasih Pak Gubernur, ini luar biasa langsung menjawab kerinduan Kaum Disabilitas, ” imbuhnya.(*/OSM)
