PODIUMUTAMA-MINUT, Satu tahun perjalanan periode kedua dari duet Pemimpin Minahasa Utara (Minut) Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung patut disyukuri dikarenakan ada sejumlah capaian yang telah digapai.
Secara Politik & Pemerintahan, kinerja Duet Joune – Kevin belum bisa dinilai dikarenakan baru satu tahun dari lima tahun yang akan dilakoni.
Namun capaian yang telah digapai tentu patut disyukuri dikarenakan dari sekian banyak capaian, pada masa Duet Joune – Kevin, Kabupaten Minahasa Utara berhasil meraih kepercayaan level Nasional dengan dipercayanya Minahasa Utara menjadi Tuan Rumah Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Infonesia (APKASI).
Kepercayaan ini sangat langka dikarenakan biasanya hajatan besar seperti itu diadakan di pulau Jawa atau bahkan seperti jatah Daerah Khusus Jakarta yang kota Metropolitan yang dikenal sebagai “episentrum” ekonomi, politik, pembanguan dan lain sebagainya.
Kepercayaan para Bupati se Indonesia untuk memilih Joune Ganda selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) APKASI tentunya capaian yang langka untuk bukan hanya Minut, tapi juga Sulawesi Utara, dikarenakan Sekjen adalah “jantung” dari organisasi.
TANTANGAN BERAT KE DEPAN
Terlepas dari itu semua, ada banyak situasi dan kondisi (sikon) yang akan dihadapi oleh Minut dan juga banyak daerah di Indonesia untuk kedepan. Sikon terdekat adalah pengetatan anggaran dana Transfer Ke Daerah ( TKD). Hal yang sangat tidak mudah karena besarnya “pemangkasan” dana TKD (rata-rata daerah terpangkas +/- 24% – 31%). Ini akan berpotensi mengganggu sejumlah program kerja seperti Layanan Dasar dan juga lainnya termasuk janji politik Joune – Kevin.)
Jika tidak diantisipasi, maka berpotensi mengganggu rencana pembangunan dan juga sejumlah program kerja.
Untuk mengatasi masalah dana TKD tentunya bukan hanya upaya efisiensi anggaran dan skala prioritas program kerja, tapi juga dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari seluruh jajaran Pemda Kabupaten Minut guna menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tanpa membebani masyarakat.
Selain itu ada pula semacam kewajiban dari Pemda Kabupaten Minut terkait posisi Bupati Joune Ganda yang yelah dipercaya menjadi Sekjen APKASI, yaitu Minut harus menjadi barometer Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menunjukan akselerasi pembangunan yang kuat serta sejumlah langkah yang dapat menjadikan Minut sebagai Role Model kemajuan pembangunan daerah.
Salah satu yang masih lemah dari banyak daerah adalah terkait Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pada umumnya Pemda Kabupaten / Kota terlalu sibuk dengan peningkatan di level Kabupaten / Kota seperti di kantor-kantor Pemda.
Pelayanan Publik yang prima sejatinya harus telah ada di level Kecamatan dan Desa / Kelurahan, ini dikarenakan “ujung tombak” Pemda ada disitu
Untuk itu perlu penguatan pembekalan (bahkan penekanan) terhadap seluruh jajaran Pemda Kabupaten Minut pentingnya mewujudkan semangat Public Servant, Pelayan Masyarakat, bukan Ambtenaar ala penerintah Kolonial. Dan itu sejatinya kewajiban para Pejabat dan siapa saja yang bekerja lingkup Pemda.
Menghadirkan Pelayanan Publik yang Prima adalah suatu kewajiban yang mendesak, terlebih di masa sulit seperti sekarang maka setiap Pemda akan menghadapai masyarakat yang semakin kritis akan tuntutan hak-haknya. (***)
