PODIUMUTAMA-SULUT, Pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka mengingatkan jajaran pejabat eselon dua Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) , bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat.
Tumbelaka menyayangkan jika ada oknum pejabat Pemprov Sulut yang kurang koorporatif saat diwawancarai wartawan. Menurutnya, hal seperti ini sebaiknya menjadi catatan bagi Gubernur Sulut dan Sekdaprop Sulut untuk mengingatkan kepada jajaran Pemprop. Sulut akan pentingnya “komunikasi politik” terkait informasi-informasinyayang dibutuhkan masyarakat.
“Keengganan saat akan diwawancarai oleh wartawan dapat merugikan Pemprov Sulut dalam hal ini Pimpinan dikarenakan berpotensi menimbulkan spekulasi-spekulasi liar yang cenderung negatif” tegas jebolan UGM itu kepada wartawan, Sabtu (08/08/2026).
Tumbelaka menegaskan, hal seperti ini kan merembet kepada Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah.
“Di era kekinian sudah menjadi semacam keharusan bagi setiap pejabat untuk dapat melayani dengan baik tiap wawancara dari unsur Pers terkait program kerja serta kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”tukasnya.(OSM)
