PODIUMUTAMA-SULUT, Dalam Rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Sulawesi Utara tahun 2025-2029 di ruang paripurna DPRD Sulut, anggota DPRD Sulut, Hendri Walukow, menyorotu terkait kondisi sosial yang dinilai kian memprihatinkan.
Walukow menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah daerah, yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami melihat langsung di lapangan, katanya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi justru ketimpangan sosial semakin lebar. Jadi, kita pakai standar apa sebenarnya?” tegas Walukow dengan nada kritis.
Tak hanya itu, politisi vokal ini juga menyoroti ketidakjelasan parameter pemberian bantuan sosial, khususnya penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di sektor pendidikan.
“Setiap sekolah selalu ada SKTM, tapi tidak pernah berkurang jumlahnya tiap tahun. Ini jadi pertanyaan besar. Apa standarisasi yang digunakan? Dinas Sosial harus transparan dan punya ukuran yang jelas,” katanya.
Walukow juga mengangkat isu serius lain, yakni maraknya kasus bunuh diri, seperti yang terjadi berulang di jembatan Interchans Ring Road, yang bahkan sempat menjadi lokasi insiden hampir setiap minggu.
“Untungnya sekarang sudah dipasang pengaman. Tapi ini bukan solusi permanen. Ini menunjukkan ada masalah sosial yang belum disentuh secara serius,” ujarnya.
Ia pun menekankan bahwa ketimpangan sosial bukan sekadar beda nasib antarindividu, melainkan potensi ancaman terhadap stabilitas, keadilan, dan kemajuan daerah.
“Sampai kapan kita membiarkan ini? Kita butuh langkah konkret. Ketimpangan sosial harus ditekan jika ingin Sulut menjadi daerah yang adil dan sejahtera,” tukas politisi demokrat itu.
