PODIUMUTAMA-MANADO, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Kartika Devi Tanos, mendapat apresiasi dari Sekertaris Komisi IV DPRD Sulut Jems Tuuk atas perfoma kerja yang dinilai maksimal, meski baru tiga bulan menjabat sebagai Kadis DP3A.
Hal tersebut terlontar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat dan DP3A, Selasa (12/10),
“Saya sangat mengapresiasi ibu kadis. Dibandingkan dengan kadis yang lain ada yang hanya datang sendiri, adapula yang mengutus orang lain. Tetapi ibu kadis dengan segala kekuasaan yang melekat ibu datang untuk menghargai kami di lembaga ini,” ucap legislator yang dikenal getol memperjuangkan hak rakyat itu.
Tak sampai di situ , Tuuk memuji Kadis PPPA Sulut atas yang mampu memaparkan penggunaan anggaran secara detail
“Menurut saya, proses 3 bulan sejak ibu dilantik adalah proses adaptasi, tetapi ibu bisa menguasai materi ini dengan baik bahkan bisa melakukan terobosan dengan belanja modal kurang lebih Rp.600 juta,” kata legislator dua periode dari dapil Bolmong Raya itu.
Bahkan, sikap Kadis dr. Kartika Devi Tanos yang tidak menggunakan kesempatan dalam soal penambahan anggaran belanja modal di dinas tersebut walaupun dirinya adalah istri dari Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Steven Kandouw.
“Saya memahami bagaimana mungkin belanja modal pemberdayaan perempuan dan anak hanya diberikan anggaran 600 juta. Ibu bisa saja komplain itu kepada pak wakil tapi ibu tidak lakukan. Menurut saya, ibu tidak lakukan itu supaya tidak menjadi sorotan bagi dinas-dinas lain. Bahkan kepemimpinan di biro yang lama saya paham dengan anggaran terbatas ibu bisa memaksimalkan anggaran tersebut untuk memenuhi visi misi pemerintah provinsi sulawesi utara dengan target-target yang digambarkan di dalam RPJMD dan RPJMD,” ungkap Tuuk.
Tuuk pun berharap di dinas yang dipimpin Kadis dr. Kartika Devi Tanos diberikan anggaran tambahan.
“Kalau saya melihat dengan program yang ada dana yang disediakan tidak seperti itu, harusnya lebih,” kata Tuuk.
Di rapat itu juga Tuuk mengusulkan beberapa hal agar menjadi perhatian Dinas PPPA Sulut yaitu bantuan hukum termasuk bantuan hukum untuk anak berkebutuhan khusus.
“Saya berharap ibu dokter Kartika bisa mengambil bagian dalam mendidik atau pun melihat program-program apa dari perlindungan anak khususnya anak disabilitas. Bagaimana pun mereka (anak disabilitas) adalah bagian dari 2,6 rakyat sulawesi utara yang harus menikmati kue pembangunan,” tutup Tuuk.
