PODIUMUTAMA-SULUT, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2025 mulai Panitia khusus (Pansus) DPRD Sulut, Selasa (14/04/2026).
Ketua Pansus DPRD Raski Mokodompit mengatakan, Pansus melakukan pembahasan untuk memastikan agar setiap sektor (ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur) dapat dikaji secara menyeluruh.
Ia pun mengemukakan, pembahasan LKPJ Gubernur oleh Pansus DPRD bertujuan agar proses evaluasi berjalan lebih fokus, objektif, dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, demi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
“Ini penting agar evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, dan melalui pembahasan di rapat Pansus DPRD dapat merumuskan rekomendasi strategis seperti program perbaikan, koreksi kebijakan, dan prioritas pembangunan, yang akan menjadi bahan penting bagi pak Gubernur dalam menjalankan pemerintahan,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini pun mengatakan, melalui Pansus DPRD, proses pembahasan LKPJ juga menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Sehingga dengan demikian, kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat karena lebih terbuka,” ujar Raski.(***)
